Powered by Translate
Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur SPAN dan UM-PTKIN 2017
Hasil Ujian Tes CAT — 09/11/2016 pukul 12:00am
Kepegawaian — 08/11/2016 pukul 3:52pm
Register PNS IAIN Antasari 2015 — 10/09/2015 pukul 3:48am
Bimtek PAK Dosen 2015 — 27/05/2015 pukul 12:09am
DATA STATISTIK OKH — 11/05/2015 pukul 6:14am
PERATURAN DISIPLIN PNS — 14/04/2015 pukul 12:56am
UNDANGAN PENGARAHAN CPNS DOSEN 2014 — 27/03/2015 pukul 9:58am
Transparansi Informasi Publik
Filed Under: Rilis Berita Senin, 13 Oktober 2014 pukul 17:43 WITA — Dilihat 790 kali
Bagikan Tulisan Ini
Transparency

Informasi yang menyangkut penggunaan anggaran APBN dan APBD maupun dana yang dikumpulkan dari dana masyarakat wajib dipublikasikan atau dibuka untuk publik.

Hal itu terungkap dalam dialog dengan tema sosialiasi keterbukaan informasi publik yang digagas oleh Komisi Informasi Publik Kalsel beberapa waktu yang lalu.

Ketua KIP Kalsel, Samsul Rani mengungkapkan, jika ada badan publik memberikan informasi tidak benar atau berbohong, maka terancam pidana. Pengelola informasi publik yang memberikan informasi tidak benar itu, ujar dosen IAIN Antasari itu, akan dijatuhi sanksi pidana penjara paling lama 1 tahun dan atau denda maksimal Rp 5 juta.

Untuk itu dia menegaskan, sesuai amanat UU 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka harus dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di setiap instansi.

Acara sosialisasi ini menurutnya adalah kali kedua setelah sebelumnya digelar di Fakultas Dakwah dan Komunikasi IAIN Antasari.

“KIP akan terus melakukan sosialisasi ke semua pihak, bukan hanya di Banjarmasin, tetapi juga di kabupaten dan kota. Dengan adanya keterbukaan, maka akan mengurangi penyalahgunaan anggaran dan mencegah terjadinya tindak pidana korupsi,” tandas mantan ketua komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalsel itu.

Ketua Prodi Ilmu Komunikasi Fisip Unlam Fahriannoor dalam sambutannya menegaskan bahwa dalam konteks kampus, maka wajib membentuk PPID. “Ini amanat UU, jadi tidak sama dengan humas. Selama ini, persoalan-persoalan berkait pengelolaan dana SPP, berapa yang disalurkan ke universitas, berapa yang dikembalikan ke fakultas, semuanya harus dipublikasikan secara transparan. Informasi tentang penggunaan dana bukan lagi masalah tabu untuk dibuka ke publik. Jika tidak transparan, artinya ada sesuatu yang disembunyikan,” jelasnya.

  • KOMENTARI
  • DISKUSIKAN
  • TULISAN LAINNYA
  • TERPOPULER
  • BERITA LPM SUKMA
Mempertanyaakan Kinerja dan Eksistensi SEMA di Kampus Hijau
Diposting pada lembaga pers tanggal 23 Maret 2017 pukul 4:01 pm

copy right googleSenat Mahasiswa atau yang biasa kita sebut SEMA adalah salah satu perangkat organisasi intra kemahasiswaan, yang keberadaannya telah diatur di dalam peraturan Direktur Jendral …

Awas Jangan Parkir Sembarangan
Diposting pada lembaga pers tanggal 19 Maret 2017 pukul 7:29 am

copy right googleSejak 5 bulan lalu, pihak Rektorat memberikan intruksi tentang pengempesan ban sepeda motor bagi mahasiswa yang parkir sembarangan. Hal ini dikarenakan banyak mahasiswa yang …

Rina Aulia: "saya ingin Go National"
Diposting pada lembaga pers tanggal 19 Maret 2017 pukul 4:28 am

sukma Rina Aulia,  “Motivasi serta tujuan saya ingin Go National dan pastinya juara."IAIN Antasari Banjarmasin mempersiapkan diri untuk mengikuti perhelatan akbar, Pekan Ilmiah, Olah …

To Top