Powered by Translate
Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur SPAN dan UM-PTKIN 2016
Hasil Ujian Tes CAT — 09/11/2016 pukul 12:00am
Kepegawaian — 08/11/2016 pukul 3:52pm
Register PNS IAIN Antasari 2015 — 10/09/2015 pukul 3:48am
Bimtek PAK Dosen 2015 — 27/05/2015 pukul 12:09am
DATA STATISTIK OKH — 11/05/2015 pukul 6:14am
PERATURAN DISIPLIN PNS — 14/04/2015 pukul 12:56am
UNDANGAN PENGARAHAN CPNS DOSEN 2014 — 27/03/2015 pukul 9:58am
Transparansi Informasi Publik
Filed Under: Rilis Berita Senin, 13 Oktober 2014 pukul 17:43 WITA — Dilihat 723 kali
Bagikan Tulisan Ini
Transparency

Informasi yang menyangkut penggunaan anggaran APBN dan APBD maupun dana yang dikumpulkan dari dana masyarakat wajib dipublikasikan atau dibuka untuk publik.

Hal itu terungkap dalam dialog dengan tema sosialiasi keterbukaan informasi publik yang digagas oleh Komisi Informasi Publik Kalsel beberapa waktu yang lalu.

Ketua KIP Kalsel, Samsul Rani mengungkapkan, jika ada badan publik memberikan informasi tidak benar atau berbohong, maka terancam pidana. Pengelola informasi publik yang memberikan informasi tidak benar itu, ujar dosen IAIN Antasari itu, akan dijatuhi sanksi pidana penjara paling lama 1 tahun dan atau denda maksimal Rp 5 juta.

Untuk itu dia menegaskan, sesuai amanat UU 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka harus dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di setiap instansi.

Acara sosialisasi ini menurutnya adalah kali kedua setelah sebelumnya digelar di Fakultas Dakwah dan Komunikasi IAIN Antasari.

“KIP akan terus melakukan sosialisasi ke semua pihak, bukan hanya di Banjarmasin, tetapi juga di kabupaten dan kota. Dengan adanya keterbukaan, maka akan mengurangi penyalahgunaan anggaran dan mencegah terjadinya tindak pidana korupsi,” tandas mantan ketua komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalsel itu.

Ketua Prodi Ilmu Komunikasi Fisip Unlam Fahriannoor dalam sambutannya menegaskan bahwa dalam konteks kampus, maka wajib membentuk PPID. “Ini amanat UU, jadi tidak sama dengan humas. Selama ini, persoalan-persoalan berkait pengelolaan dana SPP, berapa yang disalurkan ke universitas, berapa yang dikembalikan ke fakultas, semuanya harus dipublikasikan secara transparan. Informasi tentang penggunaan dana bukan lagi masalah tabu untuk dibuka ke publik. Jika tidak transparan, artinya ada sesuatu yang disembunyikan,” jelasnya.

  • KOMENTARI
  • DISKUSIKAN
  • TULISAN LAINNYA
  • TERPOPULER
  • BERITA LPM SUKMA
ANGGARAN KAMPUS AMBLAS!
Diposting pada lembaga pers tanggal 10 Desember 2016 pukul 4:26 am

:Mahasiswa dituntut kreatif dalam penganggaran kegiatanBSukma - Pemotongan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang digaungkan oleh pemerintahan Jokowi-Jk, lewat Menteri Keuangan Sri Mulyani …

BPI: Menyambung Pikiran, Menjawab Persoalan
Diposting pada lembaga pers tanggal 10 Desember 2016 pukul 3:31 am

Wartawan: Moh Mahfud (LPM Sukma UIN Antasari Banjarmasin)Pembukaan Sekolah Politik di Pendopo Desmond J. MahesaDitengah sentimen politik tanah air yang terus dikait-kaitkan dengan berbagai aspek, …

POLIKLINIK VAKUM, MAHASISWA IAIN HARUS SEHAT
Diposting pada lembaga pers tanggal 9 Desember 2016 pukul 10:06 am

Ilustration PictureBSukma- Poliklinik adalah badan atau balai pengobatan umum (tidak untuk merawat atau pasien menginap). Poliklinik yang ada di IAIN Antasari merupakan fasilitas yang disediakan oleh …

To Top