Powered by Translate
Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur SPAN dan UM-PTKIN 2016
Hasil Ujian Tes CAT — 09/11/2016 pukul 12:00am
Kepegawaian — 08/11/2016 pukul 3:52pm
Register PNS IAIN Antasari 2015 — 10/09/2015 pukul 3:48am
Bimtek PAK Dosen 2015 — 27/05/2015 pukul 12:09am
DATA STATISTIK OKH — 11/05/2015 pukul 6:14am
PERATURAN DISIPLIN PNS — 14/04/2015 pukul 12:56am
UNDANGAN PENGARAHAN CPNS DOSEN 2014 — 27/03/2015 pukul 9:58am
Kualitas TKI dalam Menghadapi AFTA-MEA dan Peran PT
Filed Under: Opini Antasari Kamis, 23 April 2015 pukul 01:57 WITA — Dilihat 3,878 kali
Bagikan Tulisan Ini
Prof-Syaifuddin-Sabda

Oleh: Syaifuddin Sabda

Salah satu isu yang paling mengemuka terkait dengan diberlakukannya AFTA dan MEA 2015 adalah kesiapan sumber daya manusia (SDM) kita dalam menghadapinya. Sebagaimana dimaklumi bahwa dengan diberlakukannya AFTA dan MEA 2015 bukan saja terkait dengan bebasnya arus dan persaingan perdagangan antar Negara ASEAN, tetapi juga terkait dengan bebasnya arus sektor jasa dan tenaga kerja. Tenaga kerja darimana sajadan sispa saja, bebas bergerak dan bekerja di negara mana saja di kawasan ASEAN tanpa ada hambatan (restriction). Oleh karena itu tantangan besarnya adalah kesiapan SDM kita untuk bersaing dan berkompetesi dengan SDM bangsa ASEAN lainnya. Sehubungan dengan itu, peran lembaga pendidikan sebagai penyiap tenaga kerja menjadi sangat penting. Pertanyaannya mampu dan sudah siapakah lembaga pendidikan kita untuk mengemban tugas berat itu dan apa yang harus dilakukan agar lembaga pendidikan dapat menghasilkan dan menyiapkan SDM yang kompetetif dan unggul dalam menghadapi persaingan dengan Negara-negara ASEAN lainnya tersebut.

KUALITAS SDM TENAGA KERJA INDONESIA

Diakui atau tidak, nyatanya kompetensi SDM Indonesia masih tertinggal dari Negara-negara lainnya. Saat ini Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia berada pada peringkat ke-121 dari 187 negara. Peringkat tersebut berada jauh di bawah negara-negara tetangga seperti Singapura (peringkat 18), Malaysia (peringkat 64), Thailand (peringkat 103), dan Filipina (peringkat 114).Selain itu, dalam hal daya saing, SDM Indonseia juga dengan negara-negara ASEAN lainnya. Berdasarkan laporan World Economic Forum (WEF, 2014), peringkat daya saing SDM Indonesia berada pada peringkat 38 dan masih lebih rendah bila dibandingkan dengan beberapa negara tetangga seperti Singapura (peringkat 2), Malaysia (peringkat 24), dan Thailand (peringkat 37).

Sisi lain yang juga cukup memprihatikan dari SDM Indonesia adalah bahwa berdasarkan data BPS Agustus 2014 jumlah angkatan kerja Indonesia usia 15 tahun ke atas ada sebesar 125,3 juta orang. Dari sejumlah angkatan kerja tersebut yang bekerja atau telah mendapat pekerjaan sebanyak 118.2 juta orang (92,85%). Dengan demikian yang masih menganggur atau tidak bekerja sebanyak 7,15 juta orang (7,15%). Data ini jika dilihat secara kuantitatif cukup menggembirakan, namun jika dilihat secara kualitatif misalnya dilihat dari kualitas kompetensi berdasar tingkat pendidikan, maka data tersebut menjadi sesuatu yang cukup menghawatirkan, khususnya jika dikaitkan dengan terbukanya persaingan mereka dengan Negara ASEAN lainya. Jika angka pekerja tersebut dikaitkan dengan kondisi latar belakang pendidikan sebagai barometer kualitas pekerja, maka berdasarkan data BPS 2014 terlihat sebagai berikut:Terdapat 55,31 juta orang yang berpendidikan SD, 21,06 juta orang berpendidikan SMP, 18,91 juta orang berpendidikan SMA, 3,13 juta orang yang berpendidikan Diploma (I,II, dan II), dan hanya 8,85 juta orang yang berpendidikan PT. Selanjutnya jika data tersebut dikaitkan dengan tingkat kualifikasi kompetensi berdasarkan KKNI, maka mayoritas atau sebanyak 76,37 juta (64,61%) pendidikan mereka berada pada peringkat 1 (SD dan SMP) atau pekerja setingkat pesuruh/pembantu, 29,82 juta (25,23%) berada pringkat 2 (SMA dn SMK) atau pekerja setingkat operator, 3,13 juta (2,64%) berada pada pringkat 3, 4, dan 5 (Dip) atau setingkat pekerja operator dan teknisi), dan hanya 4,31 juta (3,31%) yang berada pada pringkat 6 (PT) yang didalamnya juga terdapat sebagian kecil peringkat 7,8, dan 9) atau setingkat ahli (ekspert). Gambaran latar belakang pendidikan para pekerja ini akan lebih memprihatinkan lagi jika dilihat kesesuaian latar belakang pendidikan dengan bidang kerja yang digeluti serta kualitas penguasaan ilmu dan keterampilan serta sikap para lulusan pendidikan yang bekerja tersebut. Gambaran ini menunjukkan betapa lemahnya kompetensi para pekerja dan tentu berimbas pada lemahnya posisi tawar dan kekuatan tenaga kerja kita untuk berhadapan dengan serbuan tenaga kerja Negara asing.

Selanjutnya jika dilihat posisi pekerjaan para pekerja yang sebanyak 118,2 juta orang (92,85%) dari total angkatan kerja dilhat dari latar belakang pendidikan,maka ditemukan gambaran posisi para pekerja sebagai berikut: (1) Pekerja yang benar-benar mandiri hanya sebanyak 20,32 juta (17,19%); (2) Sebagai karyawan 43,35 juta (36,67%) (3) Pekerja sebagai petani pemilik 6,75 juta (5,71%); (4) Bekerja pada keluarga tanpa gajih yang jelas 19,13 juta (16,18%); (5)Sebagai buruh tetap 4,14 juta (3,50%); dan (6) Bekerja sebagai buruh tidak tetap 19,74 juta (16,70%).Gambaran ini juga memberikan gambaran yang cukup memperihatinkan karena memberikan indikasi posisi dan kondisi pekerja yang sangat tidak unggul dan kompetetif dan berdaya saing.

Selain persoalan daya saing kerja tersebut, ternayata masih tedapat mereka yang tidak bekerja atau pengangguran, yaitu sebanyak 7,1 juta orang (7,15%) dari total angkatan kerja berusia 15 tahun ke atas. Angka ini walaupun relatif kecil, namun patut untuk dicermati dari persepektif pendidikan. Dari data BPS 2014 tergambar bahwa dari sejumlah pengangguran atau yang disebut tingkat pengangguran terbuka (TPT) dilihat dari latar belakang pendidikan dapat dilihat sebagai berikut: (1) Penganggur yang berlatar belakang pendidikannya SMA menempati posisi tertinggi yaitu sebesar 9,10%; (2) Penganggur yang tingkat pendidikannya SMP sebesar 7,44%; (3)Penganggur yang tingkat pendidikannya SMK sebesar 7,21%; (4) Pengangguryang tingkat pendidikannya diploma 5,87%; (5) Pengangguryang tingkat pendidikannya PT sebesar 4,31%; dan (6) Penganggur yang terendah terdapat pada tingkat pendidikan SD ke bawah yaitu sebesar 3,69 persen.

PENINGKATAN PERAN PERGURUAN TINGGI

Ada beberapa hal yang perlu dicermati dan disikapi dari gambaran kondisi kualitas SDM tenaga kerja Indonesia terkait dengan peningkatan peran perguruan tinggi.

Pertama; menyangkut peringkat SDM Indonesia secara umum, dimana Indonesia masih berada diperingkat yang jauh tertinggal dari Negara-negara ASEAN lainnya. Hal ini tentu menjadi tugas bersama, khususnya lembaga-lembaga pendidikan pada masing-masing tingkat dan jenisnya untuk segera dan dengan cepat berbenah dalam segala aspeknya, sehingga segera akan dapat melahirkan SDM yang berdaya saing dan unggul. Beberapa hal yang perlu dilakukan dalam kontek peran perguruan tinggi, antara lain:

  1. Perlu sebuah kebijakan yang konsisten tentang pemerataan dan peningkatan kesempatan mendapatkan pendidikan yang makin tinggi dan berkualitas. Dalam hal ini kebijakan wajib belajar 12 tahun harus lebih lebih ditingkatkan lagi hingga sampai setingkat minimal perguruan tinggi. Hal ini penting agar posisi kerja para tenaga kerja tidak lagi pada mayoritas sebagai tenaga yang berkualifikasi poeringkat 1 yaitu sebagai pesuruh/pembantu (SD dan SMP) tetapi minimal sebagai pekerja dengan kualifikasi 2, 3, 4, 5 yaitu sebagai operator (SMA/SMK dan Diploma 1, 2, dan 3), bahkan jika mungkin hingga mencapai sebagai tenaga kerja dengan kualifikasi 6, 7, 8, dn 9 (D4/S1, S2, dan S3). Hal ini penting mengingat tingkat pendidikan para tenaga kerja Negara ASEAN lainnya mayoritas telah mencapai rata-rata setingkat Diploma strata 1. Bahkan lebih tinggi lagi. Hal ini juga penting, agar posisi dan status pekerja Indonesia menempati posisi dan status pekerjaan yang kuat dan aman dalam persaingan di Negara ASEAN.
  2. Perlu pula kebijakan yang konsistensi atas kebijakan penerapan jalur akademik dan vokasional dari tingkat SMA/SMK hingga perguruan tinggi dan tidak membiarkan perpindahan dari jalur vokasional ke jalur akademik.Hal ini penting agar pengembangan tenaga kerja pada perguruan tinggi akan menjadi lebih mudah dan berhasil sesuai dengan jalur yang dipilih oleh calon tenaga kerja Indonesia.

Kedua, agar perguruan tinggi tidak lagi atau paling tidak dapat mengurangi sebagai penyumbang pengangguran di Indonesia, maka perlu pembenahan yang serius bagi segenap jenis dan jenjang perguruan tinggi. Dalam konteks ini kebijakan pemerintah dalam bentuk Peraturan Pemerintah Nomor 8 TAhun 2012 tentang Kualifikasi Kompetensi Nasional Indonesia (KKNI) berserta PP tentang Implementasinya harus benar-benar menjadi acuan dalam pembenahan lembaga pendidikan.KKNI adalah merupakan regulasi yang dimaksdukan untuk memberikan kejelasan kualifikasi kompetensi yang harus dicapai oleh setiap jenis dan jenjang pendidikan di Indonesia. Sejatinya mengatur dan menetapkan kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat  menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.  KKNI memberikan parameter ukur berupa jenjang kualifikasi dari semua jenjang pendidikan dari SD hingga Doktor atau dari jenjang 1 terendah sampai jenjang 9 tertinggi. KKNI memberikan kejelasan kualifikasi kompetensi yang ditandai dengan profil dan capaian pembelajaran setiap jenjang dan jenis pendidikan yang dimungkinkan untuk dapat bersaing dengan lembaga-lembaga pendidikan di negara-negara lain di dunia.Sejalan dengan diterapkannya KKNI tersebut maka setiap perguruan tingi harus menjabarkannya ke dalam sistem pendidikannya, khususnya berkaitan dengan kurikulum dan pembelajaran. Kurikulum harus dikembangkan sesuai dengan tuntutan KKNI, yakni dengan cara merumuskan frofil lulusan, capaian pembelajaran, bahan kajian, proses pencapaiannya dan evaluasi yang sesuai dan jelas.

Selain itu, minimal depalan standar pengelolaan pendidikan tinggi sebagaimana diatur dalam SNP harus benar-benar terpenuhi dan dibenahi, baik standar kompetensi lulusan; standar isi pembelajaran; standar proses pembelajaran;standar penilaian pembelajaran;standar dosen dan tenaga kependidikan;standar sarana dan prasarana pembelajaran; standar pengelolaan pembelajaran; danstandar pembiayaan pembelajaran. Bahkan lebih jauh pemenuhan terhadap pilar pendidikan tinggi yang menggunakan 8 indikator harus diupayakan, yaitu (1) Secondary education enrollment, (2) Tertiary education enrollment, (3) Quality of the educational system, (4) Quality of math and science education, (5) Quality of management schools, (6) Internet access in schools, (7) Availability of research and training services, dan (8) Extent of staff training. Hal ini penting, karena jika dilihat peringkat peringkat pendidikan tinggi Indonesia di Negara ASEAN dapat terlihat sebagai berikut:

فشلاثم

Selain indikator pada pilar pendidikan tinggi, peran pendidikan tinggi Indonesia juga dapat dilihat dari tingkat inovasi yang menjadi pilar penilaian tersendiri. Dalam hal ini setidaknya ada 4 dari 7 indikator inovasi yang secara tidak langsung berhubungan dengan kualitas perguruan tinggi, yakni  (1) Quality of scientific research institutions,(2) University-industry collaboration in R&D, (3) Availability of scientists and engineers, dan (4) Utility patents granted/million population.

Dari dua data di atas dapat dilihat bahwa posisi kualitas PT Indonesia masih di bawah empat Negara ASEAN lainnya, yaitu Singapura, Malaysia, Brunei, dan Thailan. Hal ini penting untuk disikapi dan dilakukan upaya peningkatan PT Indonesia agar dapat menyiapkan SDM tenaga kerja yang berdaya saing dan unggul. Dalam hal ini berbagai kebijakan dan program yang sudah diluncurkan oleh Ditjen DIKTI, perlu dijalankan dengan konsisten, merata dan dijalankan dengan baik, di antaranya adalah:

  1. Kebijakan unggah karya ilmiah dosen terkait dengan pengusulan jenjang jabatan akademik, kebijakan unggah karya ilmiah dosen dan mahasiswa, dan kewajiban membuat makalah di jurnal ilmiah sebagai syarat kelulusan.
  2. Pendirian Akademi Komunitas setingkat D1 dan D2 di daerah untuk meningkatkan akses pendidikan tinggi.
  3. Pemberian beasiswa kepada dosen untuk studi lanjut ke jenjang S2 dan S3 baik  di dalam negeri maupun di luar negeri, serta beasiswa Bidik Misi untuk mahasiswa berprestasi yang kurang mampu secara finansial.
  4. Desentralisasi sebagian dana riset agar PT lebih responsif dan fleksibel menjawab perubahan dan tantangan.
  5. Pemberdayaan kampus menjadi kampus utama dan mandiri yang mendapat anggaran riset tersendiri untuk dikompetisikan secara internal.
  6. Pemberian program hibah kompetitif untuk mendorong unggulan perguruan tinggi, yaitu Hibah World Class University, Program Hibah Kompetisi Berbasis Institusi tema C dan D.
  7. Program hibah untuk mendorong inovasi dan kreativitas, misalnya Hibah Kompetensi , Hibah perolehan paten, dan Program Kreativitas Mahasiswa
  8. Prorgam Hibah untuk menuntut output yang tangible dan berkualitas, misalnya insentif UBER-HAKI, Publikasi di reputable journal, dan Buku ajar.
  9. Program hibah untuk mendorong sinergi dengan daerah yang tertuang pada beebraka skim hibah pengandian kepada masyarakat, serta yang terbaru program Hibah prioritas Nasional terkait dengan MP3EI.
  10. Program hibah untuk mendorong sinergi dengan industri, yaitu RAPID dan Hi-Link.
  11. Program hibah untuk penguatan ICT untuk pendidikan tinggi, misalnya Inherent/Global Development Learning Network dan Hibah ICT

Selanjutnya guna meningkatkan daya saing lulusan perguruan tinggi, paradigma, konsep serta praktik pendidikan yang memungkinkan dapat melahirkan SDM yang memiliki daya saing dan daya guna serta memiliki kemandirian, perlu mendapat perhatian dan dikembangkan oleh setiap perguruan tinggi. Aspek penting yang perlu diperhatikan, khususnya pola pikir tenaga kerja harus mulai disesuaikan dengan tuntutan perkembangan jaman, antara lain: pendidikan/pembelajaran yang dapat mendorong untuk mencari tahu dari berbagai sumber observasi, pembelajaran yang diarahkan untuk mampu merumuskan masalah, bukan hanya menjawab masalah, pendidikan/pembelajaran yang melatih berfikir analitis dan bukan berfikir mekanistis, pendidikan/pembelajaran yang menekankan pentingnya kerjasama dan kolaborasi dalam menyelesaikan masalah.

  • KOMENTARI
  • DISKUSIKAN
  • TULISAN LAINNYA
  • TERPOPULER
  • BERITA LPM SUKMA
Sedasawarsa Wacana IAIN Menjadi UIN: (Selangkah yang sangat Panjang)
Diposting pada lembaga pers tanggal 6 Desember 2016 pukul 5:05 pm

Sedasawarsa Wacana IAIN Menjadi UIN: (Selangkah yang sangat Panjang)Oleh: Taufik Rahman(Anggota LPM SUKMA, Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga angkatan 2013).. cepat atau lambat, IAIN akan berubah ke …

SADZALI GERAM PARKIRAN USHULUDDIN DIPENUHI MAHASISWA SYARIAH
Diposting pada lembaga pers tanggal 5 Desember 2016 pukul 11:35 am

                 foto: Yunita SariBSukma- Parkir kendaraan kembali menuai protes, kali ini datang dari Fakultas …

Pemimpin vs Pemimpin Realitas Pemimpin dalam Program PKMD
Diposting pada lembaga pers tanggal 5 Desember 2016 pukul 11:20 am

penulis: Moh Husni Dalam pewayangan Sindhunata pernah berkata, rakyat adalah digdaya tanpa aji. Maksudnya rakyat memiliki kekuatan namun tanpa harga diri dan nilai. Karena itu pemimpin adalah …

To Top