Powered by Translate
Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur SPAN dan UM-PTKIN 2016
Hasil Ujian Tes CAT — 09/11/2016 pukul 12:00am
Kepegawaian — 08/11/2016 pukul 3:52pm
Register PNS IAIN Antasari 2015 — 10/09/2015 pukul 3:48am
Bimtek PAK Dosen 2015 — 27/05/2015 pukul 12:09am
DATA STATISTIK OKH — 11/05/2015 pukul 6:14am
PERATURAN DISIPLIN PNS — 14/04/2015 pukul 12:56am
UNDANGAN PENGARAHAN CPNS DOSEN 2014 — 27/03/2015 pukul 9:58am
Asmaran: Peraturan BKD Hendaknya Tidak Memberatkan
Filed Under: Pengumuman Selasa, 21 April 2015 pukul 03:34 WITA — Dilihat 950 kali
Bagikan Tulisan Ini
IMG_1590

Senin 20/4/2015. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) IAIN Antasari melaksanakan penilaian beban kerja dosen (BKD) non-PNS se-Kopertais wilayah XI Kalimantan di auditorium. Dosen yang dinilai berjumlah 64 orang melibatkan 32 orang asesor.

Rektor IAIN Antasari dalam sambutannya yang dibacakan oleh Wakil Rektor II, DR. Sukarni, MA mengharapkan agar pesan pokok instrumen BKD dapat didiskusikan oleh para asesor agar melahirkan pemahaman yang satu. “Seringkali pesan-pesan pokok dari perangkat instrumen BKD tereduksi melalui persepsi subjektif masing-masing asesor, tidak ada kesamaan di dalam implementasinya sehingga memunculkan persoalan”.

Ketua LPM Prof. Dr. Asmaran, MA menerangkan bahwa LPM adalah pengguna aturan. Di IAIN Antasari yang mengesahkan instrumen BKD adalah senat sebagai bahan bagi asesor memberikan penilaian. Namun diakui oleh Asmaran bahwa keberadaan instrumen BKD ini tergolong baru sehingga LPM sendiri belum akrab dengan berbagai peraturan yang ada, padahal untuk penerapan BKD dibutuhkan kehati-hatian.

“Penilaian BKD terkait dengan aturan yang berlaku secara hirarkhis, jika dalam implementasinya di lingkungan kita terdapat hal-hal yang tidak sesuai tentu harus ditinjau ulang, dilakukan perbaikan dan dikembalikan pada ketentuan aturan di atasnya. Namun sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya, kita dapat melaksanakannya”.

Dikonfirmasi terkait penerapan BKD di lingkungan IAIN Antasari, Asmaran mencontohkan adanya perbedaan pemberlakuan batas kredit minimal antara peraturan pemerintah pusat dengan peraturan yang berlaku di IAIN Antasari. Ia memisalkan beban kredit komponen bagian A tentang pendidikan pengajaran dan komponen B tentang penelitian dan karya ilmiah diperlukan 9, jika dosen kalau sudah mengajar 8 SKS berarti 1 SKS saja lagi yang diperlukan untuk komponen B. Dalam penerapan komponen B harus dinyatakan 3 SKS padahal peraturan membolehkan saja 1 SKS, sehingga oleh sebagian dosen peraturan di IAIN Antasari terkesan lebih memberatkan.

“Kita mengharapkan agar BKD tidak diperberat dari ketentuan yang ada dalam peraturan pemerintah pusat ” ungkap Ketua LPM Asmaran. (DAS)

  • KOMENTARI
  • DISKUSIKAN
  • TULISAN LAINNYA
  • TERPOPULER
  • BERITA LPM SUKMA
ANGGARAN KAMPUS AMBLAS!
Diposting pada lembaga pers tanggal 10 Desember 2016 pukul 4:26 am

:Mahasiswa dituntut kreatif dalam penganggaran kegiatanBSukma - Pemotongan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang digaungkan oleh pemerintahan Jokowi-Jk, lewat Menteri Keuangan Sri Mulyani …

BPI: Menyambung Pikiran, Menjawab Persoalan
Diposting pada lembaga pers tanggal 10 Desember 2016 pukul 3:31 am

Wartawan: Moh Mahfud (LPM Sukma UIN Antasari Banjarmasin)Pembukaan Sekolah Politik di Pendopo Desmond J. MahesaDitengah sentimen politik tanah air yang terus dikait-kaitkan dengan berbagai aspek, …

POLIKLINIK VAKUM, MAHASISWA IAIN HARUS SEHAT
Diposting pada lembaga pers tanggal 9 Desember 2016 pukul 10:06 am

Ilustration PictureBSukma- Poliklinik adalah badan atau balai pengobatan umum (tidak untuk merawat atau pasien menginap). Poliklinik yang ada di IAIN Antasari merupakan fasilitas yang disediakan oleh …

To Top